Praktik Audit Sariah pada Bank Sariah di Saudi

Perbankan Syariah mulai tumbuh pada akhir tahun 1970 dan mengalami perkembangan yang besar dibanding perbankan konvensional pada krisis tahun 2008, sehingga perbankan Syariah mulai meperluas operasi mereka ke negara-negara maju, seperti Eropa dan Amerika. Kemudian, Studi empiris baru-baru ini telah mengkonfirmasi bahwa fitur yang paling menarik bagi para pelanggan bank Syariah adalah kepatuhan syariah, karena percepatan dan perluasan membuat industri perbankan semakin diperkuat dengan kebutuhan akan regulasi dan tata kelola bank Syariah yang harus lebih komprehensif dan terintegrasi dalam memberikan jaminan mutlak akan kepatuhan syariah untuk para pemangku seluruh kegiatan dan operasi.

Dalam konteks ini, dibutuhkan keterlibatan SB ( Sharia Board ) dan auditor internal dan mekanisme tata kelola terpusat untuk memastikan kepatuhan dalam operasi kemitraan untuk menanamkan kepercayaan bagi pemangku kepentingan. Namun, faktanya adalah saat ini bank Syariah masih harus berjuang untuk membangun kerangka kerja audit yang efektif yang disebabkan oleh kurangnya auditor yang berkualitas dan berpengalaman dilengkapi dengan memiliki pengetahuan tentang Syariah. Dan menjadi hal yang diperdebatkan saat ini adalah bahwa ruang lingkup bank Syariah ini mirip dengan bank Konvensional, sehingga bank Syariah dituntut untuk lebih memperluas persyaratan Syariah untuk audit.

Dalam hal tata kelola Bank Islam, sampai saat ini Arab Saudi belum memiliki undang-undang yang mengatur opersional bank Islam dan belum memberikan lisensi perbankan Syariah secara tersendiri. Oleh sebab itu, tanggung jawab utama dalam pengawasan syariah berada di tangan SB ( Sharia Board ) di masing-masing bank Islam, sehingga peran tata kelola dari SB dipengaruhi oleh pasar dan dengan inisiatif sukarela yang diambil oleh masing-masing bank untuk mengembangkan sistem pengawasan syariah internal mereka sendiri. Kemudian, perbandingan praktik audit syariah di Arab Saudi dengan Malaysia memperlihatkan adanya kesenjangan yang menuntut pemerintah Arab Saudi ini untuk menyesuaikan diri dari bentuk tata kelola yang mandiri ke sistem yang lebih terstandarisasi. Karena, faktanya di Arab Saudi belum ada pedoman terkait pelaksanaan kepatuhan Syariah akan audit yang menyebabkan tiap-tiap bank Syariah memiliki pedoman mereka masing-masing akan kepatuhan Syariah.

Dalam memahami konsep audit syariah itu sendiri, arti kata Syariah menjelaskan bahwa Islam menawarkan panduan komprehensif untuk kehidupan manusia dan merinci prinsip-prinsip yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Sedangkan, audit dalam Islam berarti mengamati dan memeriksa operasi yang mencakup proses mengendalikan, meninjau, dan melaporkan tentang transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam untuk memberikan laporan yang berharga, akurat, tepat waktu, keprcayaan diri, adil bagi para pembuat keputusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa audit syariah itu adalah proses sistematis berkala yang dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa semua operasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sehingga, yang menjadi pembeda antara audit syariah dengan audit konvensional adalah auditor syariah itu harus memiliki pengetahuan yang memadai akan prinsip-prinsip Syariah dan disiplin akan keuangan, sedangkan auditor Konvensional hanya tergantung pada latar belakang akuntansi dan keuangan.

Dalam fungsi audit syariah itu sendiri, menurut BNM ( Bank Nasional Malaysia ), fungsi audit Syariah adalah penilaian independen yang dilakukan secara berkala dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan untuk memastikan suara dan sistem kontrol efektif terkait kepatuhan pada prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu, fungsi audit Syariah ini memberikan nilai tambah bagi peran SB, khususnya mengenai pengetahuan tentang proses pelaksanaan produk dalam organisasi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa audit Syariah adalah bagian dari fungsi audit internal dengan melibatkan auditor internal dan SB. Namun, berkenaan dengan bank Syariah di Arab Saudi, hubungan antara audit internal dengan SB sangat lemah yang dikarenakan bahwa semua produk dan kegiatan pada bank-bank Syariah ini sudah dianggap Syariah.

Hal ini diakibatkan karena di Arab Saudi kurang adanya standarisasi yang berkaitan dengan tanggung jawab untuk mengaudit kepatuhan Syariah sehingga merugikan peran dari audit internal dan SB. Selanjutnya, ruang lingkup audit syariah ini seharusnya meliputi pengendalian internal, manajemen resiko, dan sistem tata kelola yang memenuhi nilai-nilai dalam Islam. Di Malaysia terkait ruang lingkup audit Syariah ini, masih memiliki permasalahan terkait kepatuhan Syariah, sehingga memperlihatkan bahwa ada celah dalam persoalan audit akan kepatuhan Syariah baik dalam laporan keuangan maupun sistem pengendalian internalnya. Berbeda dengan Malaysia, ruang lingkup audit Syariah di Arab Saudi memperlihatkan bahwa setiap bank Syariah itu memiliki regulasinya sendiri terkait kepatuhan Syariah, sehingga menciptakan perbedaan tingkat kepatuhan pada masing-masing bank Syariah yang menyebabkan tidak adanya perbedaan yang jelas antara bank Syariah dengan bank Konvensional.

Dari penjelasan makna, fungsi, tanggung jawab ,dan ruang lingkup yang ada baik di Malaysia ataupun di Arab Saudi, terlihat jelas perbedaan praktik audit Syariah antara Malaysia dengan Arab Saudi. Berkenaan dengan fungsi dari audit Syariah di Arab Saudi tidak ada kejelasan terkait kepatuhan Syariah tanpa adanya pedoman yang dikeluarkan. Untuk runga lingkup audit Syariah juga di Arab Saudi ataupun Malaysia tidak ada kriteria yang jelas terkait tingkat kepatuhan Syariah. Kemudian, dari sisi regulasi terkait kepatuhan Syariah yang ada di Arab Saudi, regulasi atau kebijakan terkait kepatuhan Syariah untuk tiap-tiap transaksi dan kegiatan yang ada pada bank Syariah sepenuhnya adalah tanggung jawab dari masing-masing SB di tiap-tiap bank Syariah.

Ini membuktikan bahwa Arab Saudi harus mengeluarkan pedoman atau peraturan yang terstandarisasi terkait Kepatuhan Syariah, sehingga mengurangi konflik yang terjadi pada tiap-tiap bank Syariah. Berkenaan dengan tanggung jawab dari audit Syariah secara keseluruhan, baik bank Syariah dan regulator harus bekerjasama lebih erat dengan profesi akuntansi Saudi (SOCPA) yang ada di Arab Saudi dalam rangka meningkatkan pemeriksaan Syariah dengan menggunakan strategi, sebagai berikut :

Auditor internal harus berkomunikasi lebih banyak dengan dewan direksi, komite audit dan auditor eksternal. SB juga harus terlibat dalam lingkaran yang lebih luas dari mekanisme tata kelola.
Auditor internal di Arab Saudi harus menggunakan standar auditing yang diumumkan oleh organisasi-organisasi internasional untuk meningkatkan sistem audit mereka sendiri dan prosedur
Karena sifat dari kedua perbedaan yurisprudensi dan yurisdiksi dalam hukum Islam, akan terlihat bahwa fungsi audit internal akan menawarkan solusi optimal untuk menerapkan kebijakan dan prosedur kepatuhan agama.

Dapat disimpulkan, bahwa praktik audit Syariah di Arab Saudi ini harus mengadopsi praktik audit Syariah yang ada di Malaysia terkait kepatuhan Syariah dengan mengeluarkan dan memperkenalkan pedoman kepatuhan Syariah, sehingga mengurangi adanya konflik yang ada pada bank-bank Syariah di Arab Saudi. Perlu adanya kerja sama yang kuat antara bank Syariah dengan SOCPA dalam rangka meningkatkan keberlangsungan pemeriksaan Syariah yang efektif.

Azziza Aprilia, STEI SEBI

News Feed