POJK Sinergi Syariah, Solusi Menyusul Kesuksesan Bank Konvensional

Menurut UUD No. 21 tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya yang berdasarkan prinsip Syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Akhir-akhir ini Perbankan Syariah mulai di gandrungi oleh masyarakat di Indonesia. Karena bank syariah memiliki konsen pelayanan tanpa bunga riba dan memperoleh keuntungan dari bagi hasil. Oleh karena itu, banyak bank konven yang mulai melirik dan tergiur melebarkan sayapnya dengan membuka cabang baru yang berprinsip syariah. Maka dari itu, OJK mengeluarkan POJK no. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Meskipun Perbankan Syariah mulai digandrungi banyak pihak, bank syariah masih sulit melawan bank konvensional, terutama melihat kondisinya selama 5 tahun ini. dikutip dari Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengatakan saat ini kinerja perbankan syariah masih lambat. Perlambatan ini membuat kondisi perbankan syariah selalu menjadi pembahasan, terutama masalah penguatan modal, likuiditas dan efisiensi. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kondisi pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) bank syariah memang jauh lebih tinggi dari konvensional.

Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berniat akan mengeluarkan aturan baru untuk mendorong kinerja industri perbankan syariah di Indonesia, yaitu POJK Sinergi yang direncanakan terbit pada tahun ini. dikutip dari Kepala Eksekutif Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan pihaknya tengah merancang Peraturan OJK (POJK) terkait sinergi perbankan antara induk dengan unit usaha syariah (UUS) maupun bank umum syariah (BUS). Jika aturan tersebut telah dikeluarkan oleh OJK, setiap UUS maupun BUS dapat menggunakan sistem induk konvensional terutama dari sisi teknologi informasi (TI). dengan cara ini perbankan syariah di Tanah Air dapat lebih efisien dan lebih cepat untuk tumbuh dan berkembang. Lalu OJK menambahkan, POJK ini juga bertujuan untuk mendorong pengembangan bisnis UUS sebelum diharuskan untuk spin off pada tahun 2023.

Jika aturan ini resmi dirilis, maka Bank syariah di Indonesia bisa bernafas karena tidak perlu repot lagi mengeluarkan biaya untuk membangun sistem, infrastruktur bahkan penghematan dari sisi sumber daya manusia (SDM). “Selama ini tidak ada aturannya, kami ingin mendorong bank syariah supaya lebih besar portofolionya,” ujar Kepala Eksekutif Perbankan OJK Heru Kristiyana. Aturan ini juga akan lebih terasa dampaknya pada bank umum syariah (BUS) yang kesulitan melakukan sinergi dengan induk. Maka dari itu, diharapkan POJK Sinergi Syariah ini akan membuat pertumbuhan portofolio syariah menjadi lebih cepat disamping meningkatnya efisiensi bisnis industri perbankan syariah. Dan dihapkan bisa menjadi solusi Industri Perbankan Syariah untuk menyusul kesuksesan bank konvensional di Indonesia.

Tsamarah Rafifah, STEI SEBI

News Feed