Perubahan Audit Syariah Internal di Malaysia

Industri Perbankan Syariah (Islamic Bank Institutions (IBI)) kini semakin berkembang dari tahun ketahun dan telah diterima diseluruh dunia terutama di Asia. Hal ini dikarenakan jumlah populasi Muslim yang dignifikan di Asia. Maka audit syariah juga menjadi lebih penting peranan nya dalam perbankan syariah. Begitupula penanaman kesadaran konsumen akan pentingnya kepatuhan syariah untuk dipraktikkan oleh semua Bank Islam menjadi lebih mudah.

Untuk meningkatkan peran para dewan, komite syariah, dan manajemen dalam mengatasi masalah syariah, Bank Negara Malaysia (BNM) telah menerbitkan Shariah Governance Framework (SGF). Dan semua institusi keuangan Islam (Islamic Financial Institutions (IFI)) wajib mematuhi semua persyaratan didalam nya 6 bulan setelah diumumkan nya SGF. Untuk memastikan sifat kepatuhan Syariah dalam IFI, dibutuhkan kerangka kerja audit syariah. Namun, audit syariah tidak memiliki kerangka kerja yang spesifik. Sehingga IFI harus mengaudit kepatuhan Syariah tanpa pedoman audit internal syariah.

Kepatuhan syariah adalah bekal utama dalam menciptakan tata kelola yang memuat transparasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi juga kewajaran, dan kesetaraan. Sehingga terciptanya suatu kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan. Kepatuhan syariah sendiri adalah persetujuan dari aspek-aspek syariah atas kegiatan-kegiatan perusahaan yang sesuai prinsip dan konsep syariah. Kepatuhan ini diterima berdasarkan pemenuhan terhadap uji persetujuan syariah.

Beberapa industri Bank Islam (IBI) telah mengambil langkah untuk merubah praktik audit syariah demi memastikan para institusi mematuhi aturan syariah. Perubahan tersebut termasuk penggunaan metodologi audit yang baru. Dan pada akhirnya akan merubah seluruh proses audit dari proses perencanaan, eksekusi, dan proses tindak lanjut. Perubahan itu juga harus mampu memnyelesaikan masalah, mengurangi resiko kepatuhan lembaga keuangan islam, dan mengamankan kredibilitas mereka. Karena perubahan audit syariah internal harus dapat menguatkan industri Bank Islam dalam mempertahankan relevansi mereka di dunia industri.

Di Malaysia, pemerintahan syariah telah berkembang secara bertahap dengan dikeluarkan nya undang-undang baru dan pedoman untuk IBI. Dimulai dengan Undang-Undang Bank Sentral Malaysia 1958, Undang-Undang Perbankan Syariah 1983, dan Undang-Undang Perbankan dan Lembaga Keuangan 1989. Perubahan audit internal syariah dapat sangat berhubungan dengan perubahan dalam persyaratan peraturan undang-undang tersebut. Dimulai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah 1983 yang mensyaratkan Bank Islam untuk menyebutkan status kepatuhan syariah dari operasi mereka dalam pasal asosiasi.

Pada tahun 20014, Bank Negara Malaysia menghasilkan Pedoman Tata Kelola Komite Syariah untuk lembaga keuangan Islam (BNM GPS 1). Hal ini bertujuan untuk mengatur penasehat kegiatan Syariah dalam lembaga keuangan Islam. Pemerintah syariah ini yang memastikan bahwa semua keputusan atau resolusi syariah dibuat dengan itikad baik.

Berdasarkan CBMA 2009, Bank Negara Malaysia meluncurkan Syariah Governance Framework (SGF) baru. Yang mana menggantikan Pedoman Tata Kelola Komite Syariah untuk Lembaga Keuangan Islam. Pedoman ini berfokus pada pembentukan SC (Sharia Commite), penjelasan peran SC, ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan pengaturan kerja dengan SAC (Sharia Advisory Council). Bank Negara Malaysia (BNM) mengharapkan audit syariah memberikan penilaian yang independen dan jaminan yang obyektif.

Di Malaysia, audit syariah di IFI (Islamic Fianancial Institution) dilakukan oleh departemen audit internal. Fungsi audit internal di lembaga perbankan harus mematuhi semua persyaratan peraturan, karena ini adalah industri yang sepenuhnya diatur. Karena itu, lembaga perbankan perlu beradaptasi dengan perubahan regulasi persyaratan dan pengembangan produk untuk medapatkan keunggulan.

Perkembangan industri IB (Islamic Bank) yang mencakup inovasi dan pengembangan produk baru di pasaran juga membuat fungsi audit syariah lebih penting. Pengembangan produk baru seperti penggantian inah dengan tawarruq merupakan kotrak syariah yang lebih rumit. Perubahan nya mungkin karena bank syariah menggunakan teknik rekayasa hukum / keuangan untuk struktur produk yang memiliki fitur pengembalian resiko yang dapat diterima. Audit syariah diperlukan untuk mengatasi perkembangan produk dalam memastikan status kepatuhan yang terlibat dalam proses kontrak dan pelayanan akuntansi.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan pada audit di perbankan syariah tentang berbagai masalah. Namun, tidak satupun dari studi ini yang memberikan analisis mendalam tentang praktik audit syariah di Indonesia. Selain itu, tidak satupun dari studi ini yang memberikan gambaran tentang perubahan atas beberapa tahun terakhir pada audit syariah. Sedangkan fungsi audit syariah harus berubah atau berkembang untuk beradaptasi.

Desti Astarina Fitriani, STEI SEBI

News Feed